PATI, BUSERPOST.COM — Rencana pengembangan program bioetanol dengan sasaran lahan sekitar 20.000 hektare di Kabupaten Pati menjadi perhatian Lembaga Pangan Indonesia (LPI) DPC Pati dan Laskar Pangan Indonesia. Keduanya meminta dukungan pemerintah daerah sekaligus mendorong kejelasan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi di Ruang Rapat Rayungwulan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, pada Senin (12/10/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 09.00–10.05 WIB itu diterima Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup peluang pengembangan bioetanol berbasis hasil pertanian, dukungan sarana dan prasarana, akses permodalan, serta kebutuhan kerja sama resmi dengan pihak-pihak terkait.
Target besar, kepastian teknis masih diperlukan
Menurut keterangan dalam materi audiensi, Kabupaten Pati memiliki potensi untuk mendukung pengembangan bioetanol, antara lain karena keberadaan dua pabrik gula. Bahan baku yang disebut berpotensi digunakan meliputi tebu, jagung, dan ketela.
Namun, sasaran lahan sekitar 20.000 hektare belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana program tersebut akan diterapkan. Mekanisme pelaksanaan, penentuan lahan, komposisi bahan baku, kepastian pasar, serta skema kerja sama masih perlu diperjelas.
Kejelasan tersebut penting agar pengembangan bioetanol tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha tani, biaya produksi, kebutuhan air, dan ketersediaan pangan.
LPI dorong bantuan alat dan permodalan
Dalam audiensi itu, LPI DPC Pati menyampaikan aspirasi terkait dukungan sarana pertanian, termasuk alat berat jenis excavator, serta bantuan permodalan bagi petani.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan usaha pertanian.
Meski demikian, manfaat ekonomi program bagi petani akan sangat bergantung pada skema pelaksanaannya. Kepastian harga pembelian hasil panen, akses pembiayaan, pembagian risiko, serta ketentuan kemitraan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
Laskar Pangan meminta kerja sama resmi
Ketua Umum Laskar Pangan Indonesia Kabupaten Pati, Joko Sutrisno, menyampaikan harapan agar program tersebut dapat direalisasikan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mendorong adanya perjanjian kerja sama resmi dengan pihak-pihak terkait.
Kerja sama yang jelas dan transparan diperlukan untuk memastikan hak serta kewajiban setiap pihak, termasuk petani, pemerintah, organisasi pendamping, dan perusahaan pengolah.
Menunggu kejelasan pelaksanaan
Rencana pengembangan bioetanol di Pati membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari luas lahan yang menjadi sasaran.
Kepastian teknis, perlindungan kepentingan petani, jaminan penyerapan hasil panen, serta keterbukaan mekanisme kerja sama perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Sbr: awak media.
