PATI, BUSERPOST.COM — Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) mendatangi Pendapa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (29/10/2026). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Aksi tersebut menyoroti penurunan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, massa juga menyampaikan kritik terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Protes Penurunan Foto Sudewo
Koordinator aksi GMPP, Sutamat, menyayangkan penurunan foto Sudewo sebelum proses hukumnya memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
GMPP meminta Pemerintah Kabupaten Pati memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh OPD terkait pemasangan foto dan atribut kedinasan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan foto Sudewo tetap dipasang di masing-masing OPD sampai terdapat kepastian hukum. Pemkab juga berencana menerbitkan surat sebagai pedoman pemasangan foto dan atribut kedinasan.
Soroti Anggaran Trotoar dan Kondisi Jalan
Dalam audiensi tersebut, GMPP turut meminta transparansi terkait pembangunan trotoar yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp14 miliar.
Sutamat mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan. Pernyataan tersebut merupakan sorotan dari pihak GMPP dan belum dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan anggaran.
Untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan, diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, realisasi pembayaran, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Massa juga meminta perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan pelayanan di RSUD RAA Soewondo Pati.
Program Beasiswa dan UMKM Ikut Disorot
Selain infrastruktur, GMPP meminta kejelasan keberlanjutan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Risma menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat landasan hukum program beasiswa agar dapat didukung melalui APBD dan tidak hanya bergantung pada dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Pemkab juga akan mengkaji pemanfaatan kawasan Alun-Alun Pati untuk mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat.
Pemkab Diminta Menindaklanjuti Aspirasi
Aksi GMPP menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi, kualitas pembangunan, pelayanan kesehatan, dan keberlanjutan program pendidikan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Publik kini menantikan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Catatan redaksi: Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian anggaran merupakan pernyataan pihak demonstran, bukan kesimpulan audit atau putusan hukum.
Sumber: awak media,
BUSERPOST.COM — Tajam, Berimbang, dan Terpercaya.
