Selasa, 3 Nov 2026

Zaenal Musafak Tegaskan Peran Strategis Logistik, LPI Bidik Swasembada Pangan dan Kedaulatan Energi

JAKARTA, BUSERPOST.COM — Ambisi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang pangan dan energi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Penguatan logistik, pembenahan distribusi, serta kepastian ketersediaan pangan menjadi pekerjaan besar yang harus dijawab secara konkret.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Laskar Pangan Indonesia (LPI). Ketua Bidang Logistik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPI, Zaenal Musafak, menegaskan pentingnya membangun sistem logistik pangan yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi organisasi.

Visi besar yang diusung LPI meliputi swasembada, kedaulatan pangan dan energi, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Namun, cita-cita tersebut membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan hasil produksi petani terserap, tersimpan dengan baik, dan terdistribusi secara merata.

Produksi Melimpah Tak Cukup Tanpa Logistik yang Kuat

Zaenal Musafak menyoroti bahwa keberhasilan sektor pangan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya hasil produksi. Tanpa dukungan penyimpanan dan distribusi yang memadai, hasil pertanian berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi petani maupun masyarakat.

“Logistik pangan harus dibangun secara kuat, terintegrasi dan berkelanjutan. Produksi yang melimpah harus didukung sistem penyimpanan dan distribusi yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Zaenal Musafak.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan rantai pasok merupakan bagian penting dari agenda ketahanan pangan. Ketersediaan gudang, sarana transportasi, jaringan distribusi antardaerah, hingga pemanfaatan teknologi menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.

LPI Dorong Kemandirian Pangan dan Energi

LPI menempatkan swasembada dan kedaulatan pangan sebagai tujuan strategis dalam membangun kemandirian nasional. Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya dan kawasan produksi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pangan dalam negeri.

Namun, potensi tersebut perlu ditopang oleh koordinasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak. Petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai memiliki peran dalam membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, visi kedaulatan energi juga menjadi bagian dari arah perjuangan organisasi. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung sektor produksi dan distribusi pangan.

Tantangan Besar Menanti di Lapangan

Menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia merupakan cita-cita besar yang membutuhkan kerja nyata dan terukur. Pengembangan kawasan produksi harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran hasil pertanian.

Dalam konteks tersebut, bidang logistik memiliki posisi penting untuk memperkuat koordinasi dan memastikan rantai pasok berjalan lebih efektif. Tantangan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana mengurangi hambatan distribusi dan memperluas akses pasar bagi hasil pertanian.

Sebagai Ketua Bidang Logistik DPP LPI, Zaenal Musafak diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong pengembangan jaringan logistik pangan yang mendukung tujuan organisasi.

Gotong Royong Jadi Landasan Perjuangan

LPI menempatkan semangat gotong royong dan kemandirian sebagai landasan dalam memperjuangkan sektor pangan. Keterlibatan masyarakat dan penguatan kerja sama antarpelaku sektor pangan menjadi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih tangguh.

Meski demikian, keberhasilan visi tersebut pada akhirnya akan bergantung pada pelaksanaan program yang konkret, kesinambungan kerja sama, serta kemampuan menjawab persoalan produksi dan distribusi di lapangan.

Dengan menempatkan logistik sebagai salah satu prioritas, LPI membawa pesan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya dimulai dari lahan pertanian, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana hasil bumi dikelola hingga sampai ke meja masyarakat.