PATI, BUSERPOST.COM — Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) menggelar aksi damai di Pendapa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (29/10/2026). Mereka menyampaikan delapan tuntutan yang menyangkut transparansi anggaran, pembangunan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan laporan awak media yang terbit pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 10.29 WIB, tuntutan tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan kegiatan bernomor 01.A/GMPP/AKSI/X/026 yang ditujukan kepada Kapolresta Pati dan Kepala Kesbangpol Pati.
ANGGARAN JALAN RP210 MILIAR JADI PERHATIAN
Salah satu poin utama yang disuarakan GMPP adalah tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang disebut menggunakan alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp210 miliar.
GMPP juga meminta evaluasi dan pemantauan kualitas pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati. Tuntutan ini berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Namun, besaran anggaran yang disebut dalam tuntutan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran perlu didasarkan pada dokumen resmi serta hasil pemeriksaan yang berwenang.
DELAPAN TUNTUTAN GMPP
Dalam aksi tersebut, GMPP menyampaikan delapan poin tuntutan utama, yakni:
- Meminta agar pencopotan atau penurunan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan administrasi pemerintahan.
- Menuntut transparansi serta pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur jalan dengan alokasi APBD 2025 sebesar Rp210 miliar.
- Mendesak evaluasi dan pemantauan kualitas pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan.
- Meminta kejelasan kelanjutan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang bersumber dari dana CSR.
- Mendorong perbaikan antrean pendaftaran dan pengambilan obat di RSUD RAA Soewondo.
- Meminta publikasi aset cagar budaya serta pembangunan museum kebudayaan Pati.
- Mendorong penataan UMKM dan PKL di kawasan Simpang Lima serta jalan menuju Alun-alun sebagai alternatif wisata kuliner.
- Meminta percepatan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan renovasi Stadion Joyo Kusumo.
ASPIRASI MASYARAKAT MENANTI TINDAK LANJUT
Delapan tuntutan tersebut mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Mulai dari keterbukaan anggaran, kualitas infrastruktur, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan kebudayaan dan ekonomi lokal.
Aspirasi yang disampaikan GMPP menjadi bagian dari ruang penyampaian pendapat masyarakat. Selanjutnya, tanggapan dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap setiap poin tuntutan perlu dipantau berdasarkan keterangan resmi dan perkembangan yang dapat diverifikasi.
Dalam laporan awak media yang dirujuk, belum terdapat keterangan lengkap mengenai jawaban pemerintah daerah atas seluruh tuntutan tersebut. Karena itu, perkembangan selanjutnya masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
BAGAIMANA MENURUT ANDA?
Dari delapan tuntutan GMPP tersebut, mana yang menurut Anda paling mendesak untuk ditindaklanjuti?
Apakah transparansi anggaran pembangunan jalan, peningkatan pelayanan rumah sakit, kepastian beasiswa, atau penataan UMKM dan PKL?
Sampaikan pendapat Anda secara santun dan berdasarkan fakta di kolom komentar.
Sumber: awak media
#BUSERPOSTCOM #BeritaPati #PatiTerkini #GMPP #Pati #TransparansiAnggaran #PelayananPublik
