BUSERPOST.COM. JAKARTA — Cakra Adi Negara kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Dalam pernyataan terbarunya, ia menyoroti dugaan konflik kepentingan, komunikasi yang terputus, hingga potensi pemanfaatan gerakan sipil oleh kepentingan politik elite.
Cakra menilai, persoalan yang berkembang di tubuh AMPB tidak semestinya hanya dibaca sebagai konflik antartokoh. Menurut dia, ada persoalan yang lebih besar, yakni dugaan keterlibatan kepentingan politik di balik gerakan masyarakat yang mengusung isu publik.
Soroti Dani, Pertemuan dengan Dasco, dan Dugaan Transaksi
Dalam pernyataannya, Cakra menyinggung sosok Dani yang disebutnya tidak lagi berkomunikasi dengan sejumlah pihak di lingkungan AMPB dan lembaga bantuan hukum (LBH).
Ia juga melontarkan tudingan mengenai dugaan penerimaan uang, janji, atau kesepakatan tertentu dalam aktivitas advokasi yang melibatkan pejabat. Namun, tudingan tersebut masih memerlukan bukti independen dan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
Cakra turut mengaitkan polemik itu dengan pertemuan sejumlah pihak dengan pimpinan DPR RI, Dasco, pada 26 Agustus lalu. Ia menduga pertemuan tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik yang lebih luas.
Hingga ada bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Isu Penanganan Hukum Botok Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan internal gerakan, Cakra menyoroti kabar mengenai kemungkinan langkah penegakan hukum terhadap Botok.
Ia mempertanyakan prosedur hukum yang disebutnya belum didahului surat undangan pemeriksaan. Cakra juga menduga terdapat agenda politik di balik kabar yang beredar mengenai kemungkinan penindakan terhadap tokoh tersebut.
Namun, status hukum Botok, tindakan yang benar-benar dilakukan aparat, serta ada atau tidaknya pelanggaran prosedur harus dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian dan dokumen perkara.
Penilaian mengenai sah atau tidaknya penahanan juga tidak cukup hanya berdasarkan ancaman pidana yang disebutkan. Hal tersebut harus diperiksa berdasarkan pasal yang disangkakan, ketentuan hukum acara yang berlaku, serta kondisi konkret dalam perkara.
Cakra Sebut Ada Potensi Penumbalan Politik
Cakra kemudian mengemukakan dugaan adanya pola penumbalan politik terhadap sejumlah aktivis. Ia menyebut nama Surya, seorang aktivis dari Bogor, serta mengaitkannya dengan kemungkinan proses hukum terhadap Botok dan tokoh AMPB lainnya.
Menurut Cakra, rangkaian peristiwa tersebut patut dicermati untuk mengetahui apakah ada pihak yang berusaha mengendalikan gerakan sipil demi kepentingan tertentu.
Meski demikian, dugaan adanya operasi politik terkoordinasi belum dapat disimpulkan tanpa bukti yang dapat diuji. Proses hukum terhadap siapa pun tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti, prosedur yang sah, dan prinsip praduga tak bersalah.
RUU Perampasan Aset Jadi Bagian dari Kritik
Tak berhenti pada konflik AMPB, Cakra juga menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menduga regulasi tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik apabila proses pembentukan dan penerapannya tidak disertai pengawasan yang kuat.
Ia menggunakan analogi pisau dapur untuk menggambarkan bahwa sebuah instrumen hukum yang pada dasarnya ditujukan bagi kepentingan publik dapat disalahgunakan apabila berada di tangan pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Cakra. Penilaian terhadap substansi RUU, mekanisme perampasan aset, perlindungan hak warga negara, dan potensi penyalahgunaannya perlu didasarkan pada naskah resmi serta pembahasan legislatif yang dapat diverifikasi.
Mengaku Siap Membantu AMPB
Di tengah kritik kerasnya, Cakra menyatakan masih membuka pintu komunikasi dengan AMPB. Ia mengaku bersedia memberikan gagasan strategis apabila kelompok tersebut ingin mengevaluasi langkah gerakan dan menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
Cakra juga menegaskan bahwa menurut pandangannya, sasaran kritiknya bukan semata-mata gerakan masyarakat, melainkan pihak-pihak yang diduga berusaha menunggangi gerakan sipil untuk kepentingan politik.
Ia menggambarkan AMPB sebagai semut yang berada di atas pohon beracun, sedangkan dirinya mengaku sedang berusaha menebang pohon tersebut. Analogi itu sekaligus memperlihatkan tajamnya perbedaan pandangan antara Cakra dan kelompok yang dikritiknya.
Publik Menunggu Klarifikasi dan Bukti
Pernyataan Cakra membuka sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret: apa sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan 26 Agustus, bagaimana hubungan antarpihak setelah pertemuan tersebut, serta apakah terdapat bukti yang mendukung tudingan mengenai kepentingan dan transaksi di balik gerakan.
Klarifikasi dari AMPB, Dani, Botok, pihak LBH, serta pihak-pihak lain yang disebut menjadi penting agar polemik ini tidak berhenti sebagai perang pernyataan di ruang publik.
Pada akhirnya, kritik terhadap elite politik dan gerakan sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, tudingan serius harus disertai bukti, sementara penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur tanpa tekanan politik maupun penghakiman publik.
BUSERPOST.COM — Mengawal informasi, menguji fakta, dan menyuarakan kepentingan publik.
