PATI —BUSERPOST.COM. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pati. Kali ini, sebuah video yang memperlihatkan dugaan adanya hewan mirip belatung dalam menu MBG di SMK Bhina Tunas Bakti (BTB) Juwana viral di media sosial.
Video tersebut beredar luas sejak Jumat (18/9/2026) dan memicu beragam reaksi masyarakat. Persoalan keamanan dan kebersihan makanan pun kembali menjadi perhatian publik.
Menanggapi video viral tersebut, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangrejo Juwana, Siswono Yoga Utama, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul.
Namun, pihak SPPG membantah bahwa benda yang terlihat dalam makanan tersebut merupakan belatung.
Menurut penjelasan SPPG, organisme tersebut merupakan ulat yang berasal dari selada. Meski demikian, pihak pengelola menyatakan akan melakukan evaluasi dan memperketat standar operasional prosedur (SOP) agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Viral di Media Sosial, Publik Menunggu Kepastian
Kasus ini kembali membuka perhatian terhadap pengawasan rantai penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pencucian sayuran, pengolahan, pengemasan hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Yang menjadi persoalan bukan hanya soal apakah organisme tersebut belatung atau ulat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana benda tersebut bisa masuk dan ditemukan di dalam makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Evaluasi SOP tentu menjadi langkah penting. Namun publik juga membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai proses pemeriksaan dan pengawasan makanan tersebut.
Apalagi sebelumnya Kabupaten Pati juga menghadapi kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di wilayah Gembong. Kasus Gembong dilaporkan melibatkan ratusan orang dan masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kini perhatian kembali tertuju ke Juwana.
Program makan bergizi seharusnya menghadirkan rasa aman bagi siswa dan orang tua. Ketika makanan yang dibagikan justru viral karena temuan organisme, evaluasi tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Pengawasan dan standar keamanan pangan harus benar-benar dibuktikan di lapangan.
Red.
