BUSERPOST.COM. PATI — Krisis air bersih di Kabupaten Pati memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Hingga awal September 2026, sedikitnya 25 desa di sembilan kecamatan dilaporkan mengalami kesulitan air bersih. Jumlah warga terdampak mencapai 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa.
Angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas. Di baliknya ada ribuan warga yang harus menghadapi persoalan paling mendasar: bagaimana mendapatkan air untuk minum, memasak, mandi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Krisis Tak Lagi Sekadar Persoalan Musiman
Kekeringan juga mulai menghantam sektor pertanian. Debit Sungai Silugonggo terus menurun dan sekitar 1.538 hektare tanaman padi di 21 desa disebut belum mendapatkan pasokan air yang memadai.
Sementara itu, kondisi Sungai Juwana ikut mengancam sektor tambak. Sekitar 1.300 hektare tambak di 33 desa di Kecamatan Juwana dan Batangan dilaporkan mengalami krisis air, dengan potensi kerugian yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Artinya, persoalan air di Pati sudah bergerak jauh melampaui urusan rumah tangga.
Pertanian terancam. Tambak terancam. Penghasilan masyarakat ikut terancam.
Tangki Air Penting, Tetapi Bukan Jawaban Akhir
Di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak turun memberikan bantuan air bersih. Forum Wartawan Pati, misalnya, menyalurkan 39.000 liter air bersih ke sejumlah desa terdampak pada 6 September. Aksi kemanusiaan tersebut patut diapresiasi karena masyarakat membutuhkan pertolongan segera.
Namun ada pertanyaan yang lebih besar:
Sampai kapan warga Pati harus menunggu tangki air datang setiap kali kemarau tiba?
Dropping air adalah solusi darurat. Ketika kekeringan berulang dari tahun ke tahun, pemerintah semestinya tidak berhenti pada penanganan darurat.
Pembangunan sumber air permanen, sumur bor, jaringan distribusi, konservasi daerah tangkapan air, hingga pemetaan wilayah rawan kekeringan harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.
Waduk Menyusut, Ancaman Makin Nyata
Kekhawatiran juga datang dari Waduk Gembong. Pada 5 September, volume air waduk dilaporkan tersisa sekitar 30 persen, sehingga pasokan untuk pertanian di sejumlah wilayah semakin terancam.
Situasi tersebut semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.
Sebab jika sumber air terus menyusut sementara kebutuhan masyarakat dan pertanian tetap tinggi, persoalan yang muncul bukan hanya kekurangan air bersih.
Yang dipertaruhkan adalah ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Pati.
Pemerintah Diuji
Krisis ini menjadi ujian nyata bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan seluruh pemangku kebijakan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan bahwa bantuan air telah dikirim. Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika kemarau berikutnya datang, persoalan yang sama tidak kembali terulang.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar:
Apakah Pati akan terus menjadi daerah yang sibuk mendistribusikan air ketika krisis sudah terjadi, atau mulai serius membangun sistem penyediaan air sebelum masyarakat kembali kehabisan air?
Sebab bagi warga yang setiap hari harus mencari air, janji tidak bisa diminum, dan data tidak bisa dimasak. Yang dibutuhkan adalah air yang benar-benar mengalir.
