JAKARTA —BuserPost.com. Kabar penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Penurunan harga dinilai dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang setiap hari bergantung pada BBM.
PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi. Untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti DKI Jakarta, harga Pertamax turun dari sebelumnya Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter.
Selain Pertamax, harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex tercatat tidak mengalami perubahan dalam penyesuaian tersebut.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara harga BBM, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan pasokan energi nasional.
Bagi masyarakat, turunnya harga BBM menjadi kabar yang cukup melegakan. Penurunan harga diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya operasional kendaraan, terutama bagi pekerja, pelaku usaha kecil, pengemudi transportasi, serta masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.
Namun demikian, masyarakat perlu mencermati bahwa tidak semua jenis BBM mengalami penurunan. Harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap berada pada harga yang telah ditetapkan pemerintah, sementara perubahan terbaru terutama terjadi pada sejumlah produk nonsubsidi.
Penurunan harga BBM juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi. Jika biaya transportasi dapat ditekan, masyarakat berharap harga barang dan jasa yang berkaitan dengan distribusi serta mobilitas ikut lebih terkendali.
Masyarakat berharap penurunan harga BBM ini dapat menjadi momentum positif bagi daya beli dan aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran kepada kebutuhan lainnya.
Red.
