PATI, Jawa Tengah .BuserPost.com – Aliansi Tokoh Masyarakat (TOMAS) Pati memutuskan untuk segera melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Pati dengan melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kapolresta dan Dandim Pati.
Keputusan tersebut menjadi salah satu poin utama hasil rapat Aliansi TOMAS yang digelar pada Rabu (26/8/2026).
Langkah audiensi ke DPRD ini menunjukkan bahwa Aliansi TOMAS Pati memilih jalur komunikasi dan kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi maupun membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Tak hanya membahas agenda audiensi, rapat tersebut juga menghasilkan keputusan penting terkait tata kelola dan mekanisme pengambilan keputusan di internal Aliansi TOMAS.
Dalam keputusan rapat, seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Aliansi TOMAS wajib terlebih dahulu diputuskan dan mendapatkan rekomendasi dari seluruh ketua lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi.
Pelaksanaan mandat dari keputusan bersama tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Dengan mekanisme ini, Aliansi TOMAS menegaskan bahwa setiap kegiatan tidak dapat berjalan atas kehendak perseorangan atau kelompok tertentu. Keputusan harus lahir melalui kesepakatan bersama para pimpinan lembaga dan ormas yang tergabung dalam aliansi.
Sekjen juga diberikan kewenangan untuk memilih rekanan yang membantu pelaksanaan kegiatan. Namun, rekanan tersebut berada dalam lingkup ketua lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian dari Aliansi TOMAS Pati.
Keputusan tersebut memperlihatkan upaya penguatan koordinasi internal sekaligus penegasan struktur organisasi dalam menjalankan agenda bersama.
Rapat juga menyinggung kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di DPR RI oleh Forum Komunikasi Rakyat Pati.
Aliansi TOMAS memandang kegiatan tersebut sebagai bagian dari gerakan bersama karena Forum Komunikasi Rakyat Pati disebut berada dalam lingkup dan menjadi bagian dari Aliansi TOMAS Pati.
Dengan demikian, keterlibatan sejumlah ketua lembaga dan ormas dalam kegiatan tersebut diposisikan bukan sebagai gerakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perjuangan dan agenda bersama.
Keputusan rapat ini sekaligus menjadi penegasan arah gerakan Aliansi TOMAS Pati ke depan: setiap langkah harus melalui kesepakatan kolektif, setiap mandat memiliki penanggung jawab, dan setiap kegiatan yang membawa nama aliansi harus berjalan dalam koordinasi organisasi.
Rencana audiensi ke DPRD Pati dengan mengundang Kapolresta dan Dandim menjadi agenda yang kini mendapat perhatian. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara tokoh masyarakat, lembaga, pemerintah daerah, legislatif, dan aparat dalam membahas berbagai persoalan serta menjaga situasi Kabupaten Pati tetap kondusif.
Bagi Aliansi TOMAS, rapat 26 Agustus 2026 bukan sekadar forum rutin. Keputusan yang dihasilkan menjadi penanda bahwa aliansi tersebut tengah memperkuat konsolidasi internal dan menyatukan langkah.
Pesannya jelas: gerakan yang membawa nama masyarakat harus memiliki arah, keputusan bersama, dan tanggung jawab yang jelas—bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Red.
