PATI —BUSERPOST.COM. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan. Setelah ratusan penerima manfaat di Kecamatan Gembong mengalami gejala yang diduga akibat makanan MBG, Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sidak dilakukan pada Selasa (15/9/2026) terhadap enam SPPG di wilayah Pati Kota. Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, mulai dari aspek kebersihan, peralatan memasak, fasilitas pengering ompreng hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
Temuan tersebut membuat pelaksanaan program MBG di Pati tidak lagi sekadar berbicara soal pembagian makanan bergizi kepada masyarakat. Standar keamanan pangan, kebersihan dapur dan pengawasan SPPG kini menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab pemerintah.
424 Orang Bergejala, Polisi Turun Tangan
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sebanyak 424 orang mengalami gejala setelah kejadian di Kecamatan Gembong. Data hingga 11 September mencatat 58 korban menjalani rawat inap dan 322 orang menjalani rawat jalan.
Kasus tersebut kini juga masuk dalam penyelidikan kepolisian.
Polresta Pati telah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG dan mengamankan sejumlah sampel makanan serta muntahan korban untuk membantu proses penyelidikan.
Artinya, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat dinyatakan sebagai akibat dari makanan MBG sebelum hasil pemeriksaan dan penyelidikan resmi keluar.
Status KLB Belum Dicabut
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah munculnya kasus dugaan keracunan massal tersebut.
Hingga 14 September, status KLB itu masih belum dicabut dan masih terdapat satu korban yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
Situasi ini menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.
Sebab program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru harus memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Bukan Sekadar Evaluasi, Pengawasan Harus Dibuktikan
Sidak enam SPPG menjadi langkah awal. Namun masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar pemeriksaan dan evaluasi.
Pertanyaan publik sekarang sederhana:
Siapa yang bertanggung jawab memastikan makanan yang dibagikan kepada anak-anak dan penerima manfaat benar-benar aman?
Apakah standar kebersihan diterapkan secara konsisten?
Apakah seluruh SPPG diawasi secara berkala?
Dan apakah setiap temuan pelanggaran akan benar-benar ditindaklanjuti?
Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah dalam sidak ditemukan persoalan pada sejumlah aspek operasional SPPG.
BUSERPOST ANGLE: Jangan Tunggu Korban Bertambah
Kasus Gembong semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah masyarakat menjadi korban.
Program MBG membutuhkan pengawasan dari hulu sampai hilir: mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, distribusi, kebersihan peralatan, hingga pengelolaan limbah.
Publik juga perlu mendapatkan informasi yang transparan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan aparat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik sebuah program pemerintah.
Yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
Kini publik Pati menunggu hasil penyelidikan: apa sebenarnya yang menyebabkan ratusan orang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan yang diduga berasal dari program MBG tersebut?
Jawaban resmi dan berbasis bukti menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada sidak, rapat evaluasi, dan saling lempar tanggung jawab.
Red.
