JAKARTA — Buserpost.com.Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI tetap digelar pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan di tengah beredarnya kabar bahwa aksi warga Pati tersebut batal.
“Demo tetap jalan,” kata Koordinator AMPB Teguh Istiyanto. Tim advokasi AMPB juga menyebut informasi mengenai pembatalan aksi sebagai hoaks.
Dengan demikian, isu pembatalan justru menjadi babak baru dalam rangkaian aksi yang sejak awal telah menarik perhatian publik. AMPB tidak hanya menghadapi persoalan mobilisasi massa, tetapi juga polemik mengenai akses rekening yang digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi pendukung aksi.
Dari Pati ke Senayan
Gerakan AMPB yang sebelumnya dikenal dalam dinamika politik lokal Pati kini membawa tuntutan ke tingkat nasional. Massa AMPB berencana mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Sebagian anggota AMPB telah lebih dulu berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi. Ratusan warga lainnya diberangkatkan secara bertahap dari Pati untuk mengikuti aksi 27 Agustus.
Perpindahan arena perjuangan dari Pati ke Senayan membuat gerakan ini tak lagi sekadar menjadi persoalan politik lokal. Tuntutan yang dibawa menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam agenda pemberantasan korupsi: bagaimana negara mengejar dan merampas aset hasil kejahatan korupsi.
Rekening Rp80,9 Juta dan Pertanyaan yang Mengikutinya
Di tengah persiapan aksi, muncul polemik mengenai rekening Supriyono alias Botok, salah satu koordinator AMPB. Rekening tersebut dilaporkan berisi sekitar Rp80,9 juta yang disebut berasal dari dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi.
Botok sebelumnya menyebut rekeningnya tidak dapat digunakan menjelang keberangkatan massa ke Jakarta. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap gerakan AMPB.
Namun, persoalannya tidak sesederhana narasi “rekening diblokir”. Pemberitaan terbaru menyebut adanya penundaan transaksi atas rekening tersebut. Karena itu, istilah dan dasar tindakan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas kepada publik.
Pertanyaan publik pun bergeser: apa dasar penundaan transaksi tersebut, siapa yang meminta, dan apa kaitannya dengan persiapan aksi?
Jawaban atas pertanyaan itu penting agar polemik tidak berhenti pada perang narasi antara aparat, perbankan, dan aktivis.
Ketika Logistik Justru Mengalir
Menariknya, persoalan akses dana tidak serta-merta menghentikan mobilisasi. Dukungan terhadap aksi justru terlihat dalam bentuk lain.
Sejumlah warga mengirimkan makanan, minuman, dan kebutuhan logistik ke sekitar titik aksi di Gedung DPR. Bantuan tersebut datang secara sukarela dari berbagai elemen masyarakat.
Situasi ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah gerakan tidak selalu bergantung pada satu rekening atau satu figur. Ketika jalur pendanaan formal menghadapi persoalan, solidaritas publik dapat menemukan jalurnya sendiri.
Pemerintah Diminta Tak Salah Membaca Aspirasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan mengawal aksi warga Pati di Jakarta dan mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik dan santun.
Pesan tersebut menjadi penting menjelang aksi. Pemerintah memiliki kewajiban menjaga keamanan, tetapi di saat yang sama ruang penyampaian pendapat warga harus tetap dihormati.
AMPB sendiri menyatakan aksi tetap berjalan.
Kini bola berada di dua pihak: massa aksi harus membuktikan bahwa tuntutan mereka dapat disampaikan secara tertib, sementara negara harus menunjukkan bahwa kritik warga tidak dijawab dengan tindakan yang justru memperbesar kecurigaan.
Kamis, 27 Agustus, Senayan akan menjadi ujian. Bukan hanya bagi AMPB yang membawa suara Pati, tetapi juga bagi negara dalam menunjukkan sejauh mana ruang kritik dan kebebasan menyampaikan pendapat benar-benar dihormati.
Red.
